SEMARANG - Pelaksanaan National Single Window (NSW) tahap II yang diluncurkan di Semarang, kemarin, ke depan diharapkan eksportir bisa terlibat. “Tentu kita mengharapkan perluasan tidak hanya cakupan lembaga atau pemerintah yang masuk NSW, tetapi juga penambahan jumlah importir, dan bahkan eksportir akan masuk,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Semarang, seusai peluncuran NSW II.

Menkeu mengatakan, saat ini institusi pemerintah yang telah tergabung NSW II menjadi 15 atau bertambah 10 instansi yang baru bergabung mulai akhir Juni 2008. 10 instansi baru tersebut, Departemen Perindustrian, De- partemen Kesehatan, Departemen ESDM, Kemeterian Lingkungan Hidup, Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pertahanan, Ditjen Pos dan Telekomunikasi, BAPETEN, dan Polri.

Peluncuran implementasi tahap kedua sistem NSW di Semarang, selain Menkeu, hadir juga Menteri Perhubungan selaku Wakil Ketua II Tim Persiapan NSW Jusman Syafii Djamal dan Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh. Menkeu mengatakan, pelaksanaan NSW II difokuskan di Bandara Soekarno-Hatta (Cengkareng, Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang), dan Belawan (Medan).

Penerapan sistem NSW digunakan untuk melakukan pembenahan pelayanan dokumen kepabeanan dan perizinan ekspor dan impor. Melalui penerapan sistem NSW, maka dapat dilakukan penyelarasan semua ketentuan, prosedur, dan proses bisnis yang terkait dengan ekspor impor. Penerapan sistem NSW juga dapat dijadikan momentum untuk membenahi aspek koordinasi antarinstansi terkait, sehingga berbagai persoalan yang terjadi karena lemahnya koordinasi antarinstansi dapat lebih mudah diatasi secara sistemik.

“NSW hanya satu elemen untuk percepatan arus barang. Arus barang diharapkan lebih cepat dan akurat,” katanya. Menkeu mencontohkan, barang A disebutkan harganya Rp 5 ternyata harganya Rp 20. Hal-hal semacam itu, dapat lebih mudah diketahui. “Tidak perlu interaksi dengan petugas, harus menyogok, dan berbagai macam high cost economy (ekonomi biaya tinggi) tetapi penerimaan negara bisa teradministrasikan dan bahkan terdeteksi secara langsung,” katanya.

Ia menjelaskan, pelaksanaan NSW akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena sebagai faktor penunjang yakni investasi, ekspor, dan impor meningkat cukup tinggi. “Program NSW merupakan langkah untuk mempercepat atau menjaga momentum pergerakan ekonomi yang sudah baik ini,” ujarnya.

Menkeu menambahkan, perbaikan yang sudah berlangsung di Tanjung Priok (NSW dimulai tahun 2007) dengan hasil arus barang meningkat saat pertumbuhan ekonomi tinggi dan penerimaan negara jauh lebih cepat dari peningkatan biasanya.

“Itu, menunjukkan bahwa yang kita lakukan dengan memperbaiki sistem, menyederhanakan peraturan telah membawa hasil yang positif,” katanya. Menkeu berharap pelaksanaan NSW II di daerah kendalanya mudah diatasi, berbeda dengan di Tanjung Priok yang berada di Jakarta sehingga koordinasi antar instansi pemerintah lebih mudah. (ant)